Sosialisasi Produk Hukum Daerah Provinsi Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah

Surakarta – Bagian Hukum Kabupaten Klaten mengikuti Sosialisasi Produk hukum Daerah Provinsi Jawa Tengah yang diadakan oleh Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah.

Bertempat di The Sunan Hotel, Jl. Ahmad Yani, No. 40, Kerten, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah rapat ini membahas tentang revolusi Industri 2017- 2037 meliputi:  infrastruktur Industri dan infrastruktur penunjang di Provinsi Jawa Tengah.  Berlangsung pada tanggal 26-27 Juni 2019 dengan di ikuti oleh perwakilan wilayah se- Jawa tengah

Industri Unggulan Provinsi dikembangkan dengan pendekatan kewilayahan
yang mendasarkan pada potensi sumber daya nasional di Daerah meliputi :a. Industri pertambangan dan penggalian lainnya;
b. Industri makanan;
c. Industri minuman;
d. Industri pengolahan tembakau;
e. Industri tekstil;
f. Industri pakaian jadi;
g. Industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki;
h. Industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furniture) dan
barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya;
i. Industri produk batu bara dan pengilangan minyak bumi;
j. Industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia;
k. Industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional;
l. Industri logam dasar;
m. Industri komputer, barang elektronika dan optik;
n. Industri kendaraan bermotor, trailer dan semi trailer;
o. Industri alat angkutan lainnya;
p. Industri furnitur;
q. Industri pengolahan lainnya; dan
r. Industri piranti lunak dan konten multimedia.

Industri Unggulan Provinsi berdasarkan wilayah meliputi :
a. regional Kedungsapur, meliputi pengembangan Industri di wilayah Kota
Semarang, Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga dan Purwodadi;
b. regional Wanarakuti, meliputi pengembangan Industri di wilayah Juwana,
Jepara, Kudus dan Pati;
c. regional Subosukowonosraten, meliputi pengembangan Industri di
wilayah Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen
dan Klaten;
d. regional Bergasmalang, meliputi pengembangan Industri di wilayah
Brebes, Tegal, Slawi dan Pemalang;
e. regional Petanglong, meliputi pengembangan Industri di wilayah Kota
Pekalongan, Batang dan Kabupaten Pekalongan;
f. regional Barlingmascakeb, meliputi pengembangan Industri di wilayah
Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap dan Kebumen;
g. regional Purwomanggung, meliputi pengembangan Industri di wilayah
Purworejo, Wonosobo, Temanggung, Kota Magelang dan Kabupaten
Magelang; dan
h. regional Banglor, meliputi pengembangan Industri di wilayah Rembang
dan Blora.

Tujuan Peraturan Daerah ini dibentuk untuk:
a. mewujudkan kebijakan pembangunan Industri nasional di Daerah;
b. menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan Industri
Unggulan Provinsi;
c. mewujudkan Industri Daerah yang mandiri, berdaya saing, maju dan
berwawasan lingkungan;
d. mewujudkan pemerataan pembangunan Industri Unggulan Provinsi guna
memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
e. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Daerah secara
berkeadilan.

Selengkapnya peraturan PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2017-2037 kunjungi Jdih Jateng Prov

Perda Provinsi Th 2017

-Admin Hukum-