Sosialisai Aksi HAM 2019

JDIH KLATEN – Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten mengadakan agenda  yaitu Sosialisasi Aksi Hak Asasi Manusia Kabupaten Klaten sasaran tujuan kegiatan ini adalah anak-anak atau remaja. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Sub  Bagian Bantuan Hukum.

Bertempat di Gedung Kartaraharja di Jl. Merapi No.19, Gayamprit, Klaten Selatan sebanyak 20 perwakilan siswa dari masing – masing sekolah seperti SMAN 1 Prambanan, SMKN 1 Jogonalan, SMAN 3 Klaten, SMAN 1 Wonosari, SMAN 1 Cawas menghadiri kegiatan tersebut.

Para siswa di bekali pengetahuan tentang hukum anak dari narasumber yaitu Pengadilan Negeri Klaten Kelas I A Hendra Bayu Kuncoro, SH ,MH. , Polres Klaten AKP.H Nurwadi,  Asisten Administrasi Umum Bapak Sri Winoto, SH, MH.

Salah satu materi dari Pengadilan Negeri Klaten adalah tentang Anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Berumur: Anak: >12 <18 tahun, meskipun pernah kawin, Anak korban dan Anak saksi <18 tahun – (psl 1 angka 3,4,5 dan PERMA No. 4 Tahun 2014).

Bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. (sumber : materi Pengadilan Anak) 

Dasar Hukum Pengadilan Anak adalah :

  1. Pasal 5 (1), Pasal 20 , Pasal 28 B ayat (2) Pasal 28 G dan Pasal 28 I Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ;
  2. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ;
  3. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
  4. Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ;
  5. Undang-undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
  6.  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

 

-Admin JDIH-