Penyuluhan Hukum Terpadu Mengikutsertakan 9 Desa di Kabupaten Klaten

KLATEN – Penyuluhan  Hukum Terpadu 2019 oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten 2019 mengikutsertakan 9 desa di berbagai wilayah di Kabupaten Klaten. Dihadiri oleh Tokoh masyarakat, Ketua RW, Ketua RT, PKK, BPD, Perangkat Desa dan Karang Taruna, Kegiatan ini berlangsung selama tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan 18 Juli 2019.

Rabu (8/7) Berlangsung di Desa  Bakungan Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten dengan menghadirkan narasumber dari Pemkab Klaten diantaranya

  1.  Asisten Administrasi Umum Bapak H. Sri Winoto, SH yang menyampaikan materi terkait Perda Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin ( Bankumaskin). Pada Perda Bankum meliputi : masalah hukum keperdataa, pidana dan TUN baik litigasi maupun non litigasi
  2. Pengadilan Agama Klaten Bapak Drs. H. Tubagus Masrur, SH menyampaikan tentang kewenangan Pengadilan Agama dan Produk Hukum Pengadilan Agama . Materi yang disampaikan meliputi : tentang perkawinan, hak waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, Shadaqah, ekonomi syariah dan sengketa hak milik .
  3. Kejaksaan Negeri Klaten Aji Rahmadi, SH, MH menyampaikan materi terkait berita HOAX dan sanksi pidana HOAX .Masyarakat diberikan materi tentang HOAX yang disampaikan oleh Kejaksaan Negeri Klaten Aji Rahmadi, SH, MH meliputi apa itu HOAX , ciri – ciri berita HOAX, cara mengenali berota HOAX dan bagaimana sanksi pidana bagi orang yang membuat dan menyebarkan berita HOAX yang diatur pada pasal 28 ayat (1) Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik “SETIAP ORANG DENGAN SENGAJA DAN ATAU TANPA HAK MENYEBARKAN BERITA BOHONG DAN MENYESATKAN DIANCAM PIDANA MAKSIMAL 6 (ENAM) TAHUN PENJARA DAN DENDA MAKSIMAL (SATU) MILYAR” dan Pasal 28 ayat (2) “SETIAP ORANG DENGAN SENGAJA DAN ATAU TANPA HAK MENYEBARKAN INFORMASI YANG DITUJUKAN UNTUK MENIMBULKAN RASA KEBENCIAN ATAU PERMUSUHAN INDIVIDU DAN/ATAU KELOMPOK MASYARAKAT TERTENTU BERDASARKAN ATAS SUKU AGAMA, RAS DAN GOLONGAN (SARA)”

Tujuan diadakan penyuluhan hukum terpadu selain menjadi agenda kegiatan tahunan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten adalah bertujuan agar masyarakat memperoleh kepastian hukum dan membangun kesadaran hukum di kalangan masyarakat umum dan sebagai penyebarluasan informasi hukum dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan Perundang-undangan.

~Admin JDIH~